Warta Barito com. PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyoroti masih terbatasnya akses pembiayaan dan kepastian pasar yang dihadapi petani dan pelaku usaha, meskipun pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan tren positif. Hal tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah melalui Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Darliansjah, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah, Jumat (24/04/2026).
Dalam sambutannya, Darliansjah menyampaikan bahwa struktur ekonomi Kalimantan Tengah masih didominasi sektor primer seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan yang dinilai belum optimal memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Di sisi lain, sejumlah pelaku usaha, khususnya petani, masih menghadapi kendala dalam memperoleh akses pembiayaan serta jaminan pasar.
“Melalui FGD ini, kami berharap dapat dirumuskan langkah-langkah konkret untuk memperluas akses pembiayaan, memperkuat kemitraan usaha, serta mendorong pengembangan produk unggulan daerah agar berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Kegiatan yang berlangsung di Palangka Raya ini dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Kepala Badan Gizi Nasional Regional Kalteng, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalteng, pimpinan perbankan, Plh Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi Kalteng, serta perwakilan perangkat daerah terkait.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz, mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai sekitar 4,8 persen pada akhir 2025 perlu terus diperkuat melalui inovasi dan pengembangan sektor UMKM sebagai salah satu motor penggerak ekonomi.
Ia menyebutkan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kalimantan Tengah hingga awal April 2026 telah melampaui Rp821 miliar, dengan Kota Palangka Raya menjadi wilayah dengan realisasi penyaluran terbesar.
“Yang kami garis bawahi adalah bagaimana sektor jasa keuangan dapat berperan lebih aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Primandanu.
FGD ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, sektor jasa keuangan, pelaku usaha, dan off-taker dalam membangun ekosistem ekonomi yang terintegrasi, guna memperluas akses pembiayaan bagi UMKM serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.Red//kastumetadi
