BUNTOK – WARTA BARITO COM. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan (Barsel) menggelar Rapat Paripurna ke-15 Tahun Anggaran 2026 dengan agenda persetujuan bersama antara Bupati Barito Selatan dan DPRD terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Rapat paripurna berlangsung di Gedung Graha Paripurna DPRD Kabupaten Barito Selatan, Senin (14/9/2026), dan dipimpin Ketua DPRD Barsel, Ir. HM. Farid Yusran, MM.
Turut hadir Wakil Ketua I DPRD Barsel Ideham, Wakil Ketua II Rusinah, Wakil Bupati Barsel H. Khristianto Yudha, ST., MT., Pj Sekda Barsel Dr. Ita Minarni, ST., MT., anggota DPRD, staf ahli DPRD, kepala OPD, perwakilan Polres Barsel, Kodim 1012/Buntok, Pengadilan Negeri Barsel, tokoh agama, tokoh masyarakat, pelajar SMA/SMK di Buntok serta tamu undangan lainnya.
Usai rapat, Ketua DPRD Barsel Ir. HM. Farid Yusran mengatakan, rapat paripurna tersebut membahas nota kesepakatan perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagai bagian dari proses penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Farid menjelaskan, kondisi keuangan daerah pada tahun 2026 mengalami tekanan cukup signifikan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Barsel mengalami penurunan sekitar Rp200 miliar dibandingkan sebelumnya.
“APBD Tahun Anggaran 2026 kita berkurang sekitar Rp200 miliar dibandingkan dengan sebelumnya. Ini karena berbagai hal, antara lain transfer keuangan daerah dari pusat berkurang, kemudian Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita juga mengalami penurunan,” ujarnya.
Menurutnya, penurunan PAD terjadi pada sejumlah sektor. Kondisi perekonomian yang sedang melemah, ditambah dampak kemarau panjang, turut memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat dan penerimaan daerah.
“Memang targetnya terlalu besar, karena kondisi sekarang ini keuangan daerah, perputaran uang juga makin sedikit. Dampaknya ke sana semua,” jelasnya.
Menghadapi kondisi tersebut, DPRD bersama pemerintah daerah melakukan penyesuaian dengan memangkas sejumlah program dan kegiatan yang dinilai belum menjadi prioritas.
“Kita hanya memangkas program kegiatan.
Jadi pengurangan anggaran itu kita lakukan dengan mengurangi kegiatan. Makanya sampai hari ini kegiatan kita hampir nol, karena memang kondisi keuangan,” kata Farid.
Farid berharap pemerintah pusat dapat kembali memperkuat dukungan transfer ke daerah, mengingat struktur pendanaan Kabupaten Barito Selatan masih sangat bergantung pada dana transfer.
“Kita berharap nanti pusat bisa mengembangkan lagi, karena bagaimanapun anggaran kita sebagian besar bergantung kepada transfer pusat. Kalau transfer ini dikurangi, kita pun jadi payah,” tuturnya.
Selain persoalan anggaran, Farid juga menyoroti kondisi kemarau panjang dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang saat ini terjadi di wilayah Barsel.
Ia mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah terjadinya kebakaran serta membantu upaya pemadaman apabila ditemukan titik api.
“Kita mengimbau masyarakat agar turut aktif mencegah dan membantu memadamkan, karena kondisinya sangat kering, luar biasa,” katanya.
Farid juga menyebut kualitas udara di wilayah Barito Selatan saat ini berada dalam kondisi yang sangat buruk akibat kabut asap karhutla. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat.
Terkait penanganan karhutla oleh aparat penegak hukum (APH), Farid menilai jajaran kepolisian di Barito Selatan telah menunjukkan respons yang cukup baik.
“Kalau saya memperhatikan di Barsel lumayan bagus. Pak Kapolres tegas. Jadi sepanjang ada laporan dan ditemukan, ditangkap dan diproses langsung,” pungkasnya.
Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum dan masyarakat terus diperkuat, baik dalam menghadapi persoalan karhutla maupun menjaga kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di tengah keterbatasan fiskal daerah.Red//yull
